Views: 1205
0 0

Terkait Hak Buruh, Pimpinan Federasi HUKATAN Sebut PT Djasula Wangi Masih Mengadopsi System Penjajahan

Andi Andi
Views: 1206
0 0
Read Time:2 Minute, 8 Second

Sukabumi, Otoritas – Pimpinan Organisasi Buruh Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (F HUKATAN) Kabupaten Sukabumi, Nendar Supriatna angkat bicara terkait persoalan yang menimpa Suryadi ‘Orok’ (43) Warga yang tinggal Kampung Cireundeu RT 05/08 Desa Darmareja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, yang tak mendapat Hak Pesangon setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Djasula Wangi yang berada di Kp Cireundeu, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, bergerak di bidang perkebunan Atsiri.

Menurutnya, kaitan persoalan tersebut sangat disayangkan di zaman ini, masih saja ada saja Perusahaan yang mengadopsi system penjajahan seperti itu.

“Dengan tegas saya katakan apa bedanya ini dengan perbudakan zaman modern. Upah murah dan di bawah ketentuan, perlindungan sosial tidak di ikut sertakan (BPJS). Itu pidana semua lho.. belum lagi itu hubungan kerja harian lepas memang ada di aturan, tapi ikuti juga juklak juknisnya, masa Harian lepas sampe tahunan gitu. Udah ngaco itu perusahaan,” Kata dia, Kamis (18/03/2021).

Masih kata Nendar, pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat harus segera turun tangan menyikapi hal ini, karena normatif nya sudah di labrak. “Disnakertrans juga harus memastikan sisi Administrasi perusahaan tersebut. Tapi intinya saya memandang itu kontrak kerja sudah batal demi hukum dan sudah harus di berikan Pesangon,” kata dia

“Kami di F HUKATAN juga mempunyai lembaga bantuan hukum. Kami siap mendampingi korban,” tegasnya.

Sebelumnya, di berita bahwa Suryadi ‘Orok’ (43) yang bekerja selama sepuluh tahun lebih, belum mendapatkan Hak nya selaku pekerja buruh harian lepas di PT Djasula Wangi. Setelah korban merasa tidak nyaman dengan aturan yang di keluarkan secara sepihak oleh perusahaan tersebut. Begini kutipan yang ada di surat perjanjian kerja:

PT Djasula Wangi mengeluarkan enam poin aturan baru diantaranya:

1. Pihak pertama Sebagai penerima kerja dari pihak kedua (Perusahaan) dengan status pegawai harian lepas.

2. Pihak kedua akan memperkerjakan pihak pertama di perkebunan PT Djasula Wangi, Cireundeu.

3. Pihak pertama bersedia menerima upah Rp 5250 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per jam.

4. Lamanya waktu kerja perhari di sesuaikan dengan kebutuhan dari pekerja perkebunan tetapi tidak melebihi dari peraturan perundangan yang berlaku.

5. Apabila perkebunan PT Djasula Wangi tidak membutuhkan tenaga kerja lagi maka tenaga harian lepas tersebut tidak dapat menuntut apapun, seperti uang pesangon, uang jasa dll.

6. Perkebunan PT Djasula Wangi tidak memberikan fasilitas THR, uang kesehatan seperti BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan apapun yang berbentuk fasilitas.

Nah, itulah beberapa aturan baru yang di keluarkan oleh pihak perusahaan yang di keluarkan oleh Bambang S selaku pihak PT Djasula Wangi. Sampai saat ini pihak PT Djasula Wangi belum membalas pesan singkat yang di kirimkan awak media.

(Oban Sobandi)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Prawita GENPPARI Perluas Konsep Kepariwisataan, Lakukan Riset Tanaman Obat

Bandung, Otoritas – “ Di Indonesia bahkan juga di dunia banyak yang suka berwisata ke berbagai tempat, bahkan sampai ke gunung dan hutan belantara. Tentu semua sah – sah saja sesuai dengan peminatan dan hobinya masing – masing. Namun pada umumnya hanya sekedar menikmati keindahan alam dan berfooto ria saja. […]

You May Like

Subscribe US Now