Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » News » Hukum » Sejumlah Wali Murid Keluhkan Dugaan Pungli di SDN 3 Cisande Sukabumi

Sejumlah Wali Murid Keluhkan Dugaan Pungli di SDN 3 Cisande Sukabumi

(175 Views) September 1, 2021 8:57 pm | Published by | No comment
Views: 314
1 0
Read Time:3 Minute, 1 Second

Sukabumi, otoritas.co.id – Sejumlah wali murid mengeluhkan adanya indikasi pungutan liar (Pungli) yang dianggap sangat memberatkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Cisande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi jawa barat

Hasil investigasi awak media dan keterangan dari beberapa wali murid, yang enggan disebutkan namanya, membenarkan adanya dugaan pungutan liar yang dinilai sangat memberatkan para orang tua murid tersebut. Dugaan pungli itu, dilakukan Kepala Sekolah, H.Supadna, bermoduskan melalui Komite Sekolah setempat.

Bahkan kata mereka, para orangtua tidak diundang rapat terlebih dahulu terkait sejumlah kutipan yang diberlakukan pihak sekolah.

Seperti dikatakan salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Sabtu (28/08/2021), orang tua wali murid sangat keberatan dengan adanya pemotongan tersebut tanpa ada rapat atau koordinasi dahulu.

Adapun dungaan ‘pungutan liar’ yang diakuinya, yaitu uang sampul raport anak sebesar Rp.50.000,- dan uang potongan PIP 50.000,- yang dibebankan kepada wali murid

Sebelumnya, awak media menemui Kepala Sekolah,H.Supadna Spd di gedung PGRI,Sabtu (28/08/2021) dengan tujuan konfirmasi atas keluhan orangtua murid tersebut.

Ketika dikonfirmasi kepala sekolah membantah adanya statement seperti itu dan beranggapan sudah menjadi lagu lama karena banyak masalah dari media yang membawa masalah pemotongan PIP.

Sementara,K3S saat di hubungi via WhatsApp menjelaskan diakuinya pemotongan tersebut dengan adanya pembelian sampul raport.

“emang sampul rapot mah di peser ku siswa dan rapot ayena mah pan bukan berupa buku cara rapot tipayun Janten lembaran tina aplikasi setiap siswa dina satu semester teh hampir 7 Lambar, Janten nu di sebat sampul teh sanes kantong biasa tapi bentuknya sepertos map ageung lebetna sababara lembar cekap 6 taunen lah, Pami teu diwadahan kitu berceceran kanggo keselamatan dokumen rapot milik siswa ya di wadahan, memang tidak di wajibkan, namun alangkah baiknya Kitu janten Sae, rapih,tidak berceceran,” ujar suminar lewat via WhatsApp dengan logat Sunda yang campuran

Sambung suminar menjelaskan bahwa untuk pembelian sampul raport tidak ada juknis dalam BOS, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena Dari pengakuan seperti itu malah menjadi adanya pengakuan  berujung yang di duga pada tindakan pungli terkait dengan pembelian sampul raport, Sebab, sesuai aturan yang ada sampul raport begitu juga buku pelajaran sudah dimasukan ke dalam 12 Asnap dari dana yang bersumber Biaya Operasional Sekolah (BOS). Tentunya saja, untuk melakukan pengutipan kepada murid, tidak dibenarkan.

“Itu yang di 12 Asnap Bos, buku juga sampul Raport tersamuk di dalamnya,” Pengakuan ketua K3S menjelaskan dalam bahasa sunda bahwa besar kisaran PIP yang dikeluarkan tergantung limit.

“Biasana NU kengeng pip di rekening teh siswa teh, Aya NU 225000; Aya NU 450.000; Aya NU 675.000 ; Aya NU 900.000, Tergantung limit waktu kaluarna jatah siswa Masin masing Da sakola.mah nampi daftaranna langsung dari Kemendikbud, ” sambung via WhatsApp dengan logat Sunda

Sementara pengakuan wali murid saat di konfirmasi awak media mengakui adanya dugaan pemotongan PIP tersebut, “Pan tsarua kabeh menang na teh aya 600, aya nu 500, aya nu 400, urang menang na 400 Katarima 350,” ujar wali murid dengan logat Sundanya.

Padahal diketahui, dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016, telah dicantumkan sebanyak 58 item yang sangat dilarang, termasuk pungutan liar di sekolah – sekolah baik tingkat SD maupun SLTA.

Pemerintah telah melarang adanya pungutan di Sekolah Dasar yang dibebankan kepada anak didik maupun kepada orangtua Wali murid. Namun para guru tetap melakukan pungutan yang dibebankan kepada anak didiknya.

Tindakan pungutan uang tersebut diduga kuat telah melanggar UU.No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan melanggar Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar serta melanggar Permendikbud nomor 44 tahun 2012 dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan satuan Pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya untuk pendidikan.

(Oban Sobandi)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categorised in: ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: