Views: 121
0 0

Penyegelan Tempat Hiburan Malam di Serang: Efektif atau Sekadar Gertak Sambal?

Redaksi Otoritas
Views: 122
0 0
Read Time:2 Minute, 55 Second

Serang, otoritas.co.id – Bisnis hiburan malam di Kota Serang bagaikan surga bagi para pengusaha THM. Bertahun-tahun, aktivitas bisnis tempat hiburan malam di kota santri ini terus berjalan dan semakin menguat, meskipun Perda No 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan melarang tempat hiburan malam dalam Pasal 46.

Setiap tahun, Pemerintah Kota Serang melakukan pengawasan, penertiban, dan penyegelan bangunan yang dijadikan THM. Awal tahun 2024, Pj Walikota Serang Yedi Rahmat, S.E., memimpin penertiban dan penyegelan sejumlah THM. Namun, kontroversi muncul karena meski disegel, tempat hiburan malam tersebut tetap beroperasi seperti biasa, mengabaikan larangan dan segel yang telah dipasang di depan pintu bangunan yang dijadikan tempat hiburan malam ilegal tersebut.

Mengapa para pengusaha THM begitu berani melanjutkan aktivitas hiburan malam meskipun telah disegel? Sekretaris Jenderal “Cerdas Waspada Investasi Global” (CWIG), Rolandi T, S.H., menduga bahwa penertiban dan penyegelan THM oleh Pj Walikota Serang hanya kamuflase. Menurutnya, para pelaku/pengusaha THM tidak mengindahkan penyegelan atau sanksi hukum atas bisnis ilegal yang mereka jalankan. Mereka menyalahgunakan izin usaha kafe dan resto untuk digunakan sebagai tempat hiburan malam, sebuah bentuk kejahatan bisnis yang luar biasa.

Berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh agama, dan ulama besar Kota Serang, telah melayangkan protes dan penolakan terhadap keberadaan THM di kota yang dikenal sebagai Kota Madani atau Kota Santri ini. Namun, pemerintah kota, khususnya Pj Walikota, terkesan hanya gertak sambal dan tidak menjalankan Perda dengan tegas. Mereka diduga takut kepada para pengusaha THM atau mungkin ada hal lain yang menjadi alasan. Para pengusaha THM yang telah menjalankan bisnis ilegal selama bertahun-tahun harusnya diberi sanksi pencabutan izin usaha secara permanen dan diproses pidana.

Rolandi T, S.H., menyatakan bahwa CWIG akan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar memerintahkan Gubernur Banten untuk mengevaluasi dan mengganti Pj Walikota Yedi Rahmat, S.E., dengan seseorang yang benar-benar komitmen dengan visi dan misi Kota Serang, terutama dalam memberantas seluruh aktivitas THM dan memenjarakan para pelaku dan pengusaha yang telah merusak budaya dan moral kota yang dijuluki Kota Santri. Pembiaran yang dilakukan akan merusak budaya dan moral masyarakat Kota Serang sebagai Kota Madani. “Bisnis tempat hiburan malam di Kota Serang yang berkedok kafe dan restoran seringkali menyediakan minuman keras (miras) dan wanita penghibur, yang menurut kami itu merupakan bentuk penghancuran generasi dan perusakan moral dan budaya Kota Santri tersebut,” terangnya.

Tim CWIG telah melakukan pengawasan di beberapa lokasi THM. Terakhir, pada malam Minggu, 18 Mei 2024, sejak pukul 11:00 hingga 04:00 subuh, mereka memantau THM yang tetap beroperasi seperti biasa, menjual berbagai macam minuman keras dengan paket promo dan menyediakan layanan wanita penghibur. CWIG mengantongi data-data ini.

Dalam surat rekomendasinya kepada Mendagri dengan tembusan Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten, CWIG meminta agar segera dilakukan pergantian Pj Walikota dan pencabutan permanen izin kafe dan resto yang disalahgunakan. Proses hukum terhadap pelaku/pengusaha THM juga harus dilakukan sebagai konsekuensi atas kejahatan berat yang mereka lakukan, yang melanggar prinsip-prinsip dan norma hukum adat serta budaya Kota Serang.

CWIG mengantongi nama-nama kafe/restoran serta pelaku dan pengusaha THM, termasuk inisial JH, AT, i, H., S., ID, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam inisial H.E. Menurut salah satu pemilik THM, inisial ID, H.E. adalah aktor utama yang mengatur semua koordinasi THM.

CWIG mendesak agar Mendagri melalui Gubernur segera melakukan pergantian Pj Walikota Serang agar Kota Santri tersebut terbebas dari cengkeraman pengusaha tempat hiburan malam ilegal. Kerugian negara, Kota Serang, dan masyarakatnya sangat besar akibat bisnis THM ilegal ini, yang juga diduga sebagai bentuk korupsi pajak.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

41 orang Warga Binaan Lapas Narkotika Jakarta Terima Remisi Khusus Waisak Tahun 2024

Jakarta, otoritas.co.id – Dari total 47 orang Warga Binaan Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang beragama Buddha, sebanyak 41 orang mendapatkan remisi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM pada peringatan Hari Raya Waisak, Kamis (23/05). Kegiatan diawali dengan Pembacaan SK Remisi oleh Rachmad Putra selaku Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika […]

You May Like

Subscribe US Now