Views: 1694
2 0

Kader Demokrat Kabupaten Bogor Minta Perlindungan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong

Redaksi Otoritas
Views: 1695
2 0
Read Time:2 Minute, 6 Second

Bogor, otoritas.co.id – Barisan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Bogor, menyerahkan surat perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Hal itu dilakukan sebagai upaya Demokrat untuk mengcounter KSP Moeldoko yang sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

” Tujuan kami untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan Hukum kepada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai upaya untuk mengcounter atas apa yang sudah dilakukan oleh Moeldoko CS KSP, berikut Joni Alin Marbun. Karena pada tanggal 3 Maret 2023 mereka mengajukan PK terhadap Partai Demokrat,” ungkap Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita ( Dechan ) kepada wartawan, Senin (3/4/23).

Dechan sapaan akrabnya itu menuturkan, permohonan perlindungan hukum ini juga dilakukan untuk meminta pemerintah agar bertindak secara fair dan profesional. Terlebih Moeldoko merupakan Kepala Staf Kepresidenan yang berada didalam pemerintahan.

” Namun ini kan upaya hukum bisa saja eksen politik masuk. Katanya Moeldoko ada Nofum atau bukti baru, padahal bukti yang baru itu sudah disampaikan saat kemarin pada tingkatan Kasasi. Mereka jual kita beli, tadi kita sudah mengadakan Zoom Meting untuk DPC dan DPD seluruh Indonesia bahwa sebetulnya kita sudah 16-0, melawan Moeldoko cs ini,” terangnya.

“Akan tetapi ini kan politik, meski kita sudah menang kalau bicara upaya hukum kita di gugatan menang, di peradilan Tata Usaha kita juga menang dibanding dengan kasasi juga kita menang. Namun ternyata ada upaya lagi, yaitu PK, tapi kita gak ada yang takut,” lanjutnya.

Dechan juga menanyakan soal anggota Demokrat versi Moeldoko di Kabupaten Bogor bahkan di Pusat. Menurutnya, pihaknya tidak pernah mengetahui adanya anggota baik di tingkat Kabupaten hingga ranting.

” Saya juga mau tanya justru untuk kepengurusan Demokrat Moeldoko KSP di Pusat itu ada atau tidak. Makannya kami dateng kesini bersama perwakilan Ranting PAC, Bacaleg dan Dewan termasuk juga organisasi sayap partai kita tunjukan, kami yang resmi, kami yang ada di Kabupaten Bogor, jangan mengklaim hasil perjuangan orang lain,” bebernya.

” Intinya di Kabupaten Bogor gak ada anggota Partai Demokrat versi Moeldoko, itu cuma hayalan dia aja lah. Jika PK dikabulkan atau tidak pun tetep kita harus ikuti dulu prosesnya,” tandasnya.

Kalau memang Pemerintah dan Mahkamah Agung juga majelis hakim yang akan dibentuk 6 April ini bisa fair dan profesional, ia yakin jawabannya adalah pasti pengajuan Moeldoko dipastikan ditolak kembali, apapun alasannya. Karena sudah menyatakan yang ghaib seolah ada.

” Pada situasi saat ini seperti Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono katakan, apa yang dilakukan Moeldoko adalah upaya untuk menjegal politik Demokrat,” tegasnya.

Bahwa, lanjut Dechan dengan elektabilitas Demokrat sedang naik secara kepartaian, dan AHY juga elektabilitasnya naik, jadi banyak orang yang tersinggung, atau keberatan dengan kondisi saat ini.

(W Hermawan)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPU Jakarta Barat Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan DPS

JAKARTA, OTORITAS.CO.ID – JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota adm Jakarta Barat  menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)  Pemilihan pilpres dan legeslatif  Tahun 2024 di Gedung Hotel Santika Jakarta, Rabu (5/4/2023 ) Ketua KPU kota Jakarta Barat H.Cucum Sumardi  […]

You May Like

Subscribe US Now