Views: 1332
0 0

Dugaan Praktik Pungli di Sekolah, Wali Murid Keberatan Hasil Keputusan Komite dan Pihak Sekolah

Andi Andi
Views: 1333
0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

Sukabumi, otoritas.co.id – Pendidikan adalah salah satu ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2009. Karena itu guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengemban tugas sebagai pelayan publik di lembaga pendidikan (sekolah dengan berbagai tingkatan).

Keberadaan guru itu sendiri adalah pemberi berkewajiban untuk menjadikan peserta didik me memiliki ilmu. Pengertian Guru dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengembangkan peserta didik pada pendidikan dasar pendidikan dan pendidikan formal pendidikan menengah.

Lain halnya dengan sekolah dasar negeri Parung baliung di Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. Pihak sekolah di duga lakukan pungutan liar terhadap walimurid.

Berdasarkan dengan Permendikbud no 44 tahun 2012 tentang aturan sumbangan sekolah. Undang undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya informasi yg di himpun beserta barang bukti dan laporan beberapa wali murid, bahwa pihak sekolah meminta uang sebesar 50.000 kepada wali murid untuk pembangunan pagar sekolah Serta penjualan perlengkapan sekolah siswa sebesar 65.000 dengan rincian
1:Topi :Rp 20.000
2:Dasi :Rp 5.000
3:Ikat pinggang :Rp 15.000
4:Atribut :Rp 25.000
“Belum lagi adanya dana Bos yang tidak tau kejelasan nya,” Ungkap wali murid.

As sebagai wali murid merasa keberatan dengan adanya penarikan retribusi tersebut. Menurut dia, pembuatan pagar seharusnya tidak dibebankan kepada orang tua murid.

“Ini yang menjadi pertanyaan, saya selaku orang tua murid pasti keberatan apalagi nilainya Rp50 ribu , itu bukan jumlah sedikit. Coba kita kalikan saja berapa banyak murid di sekolah itu,” tuturnya

Sementara itu, aturan menegaskan, bahwa dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 telah diatur soal tupoksi komite sekolah.

Dalam pasal 9 ayat 1 Permendikbud disebutkan, bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan

Dan dengan adanya praktik jual beli seragam,LKS, Perlengkapan sekolah jelas dilarang. Hal tersebut ada diatur tegas di pasal 181a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, Lks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Berdasarkan pasal itu sudah jelas. Guru, maupun karyawan di sekolah sama sekali tidak boleh menjual buku-buku maupun seragam di sekolah. Komite Sekolah pun dilarang menjual buku maupun seragam sekolah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Komite Sekolah. Di pasal itu tertulis, Komite Sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Jual beli seragam, atau buku pelajaran dan LKS yang dilakukan pihak sekolah merupakan mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi, dapat dikategorikan sebagai tindakan Pungutan Liar atau (Pungli) yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Praktik jual beli seragam, buku hingga LKS yang dilakukan sekolah maupun komite sekolah sebagai bagian dari tindakan Pungli. Sebab, hal itu menjadi ranah penegak hukum.

Sedangkan sanksi administrasi yang dimaksud, adalah dengan melakukan mutasi hingga pencopotan dari jabatan guru atau karyawan sekolah. Dan kewenangan ini menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah.

Kalau itu sekolah, pimpinan di atasnya berarti Dinas (Pendidikan). Tentu Dinas yang akan memberikan sanksi kepada para kepala sekolah yang melakukan malanggar administrasi

(Oban Sobandi)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Diduga Kab Bogor dicurangi panitia dalam kelas Game of Skate

Kab.Bogor, otoritas.co id | Official Sepatu Roda Kabupaten Bogor keluhkan tidak transparannya pihak panitia pelaksana pada pertandingan kelas Game of Skate Kabupaten Bekasi, Kamis, 17/22. Kemenangan Kabupaten Bekasi menjadi protes dari Budi Hariyadi atau abuy official sepatu roda Kabupaten Bogor, ada hal yang tak wajar dimana dari awal tidak ada […]

You May Like

Subscribe US Now