0
0
Jakarta, Otoritas | Pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman soal BUMD Jakpro dan Sarana Jaya yang ikut bisnis parkir, diapresi para pengelola parkir yang kebanyakan pengusaha kecil. Sekretaris Asosiasi Pengelola Parkir (Aspeparindo) Propinsi Jakarta, meminta agar Dewan segera memanggil dan minta pertangung-jabawan kedua direksi perusahaan plat merah tersebut.
“DPRD berhak mengevaluasi core bisnis mereka. Kami berharap dalam rute bisnis nya perusahaan itu harus di tinjau terkait akte perusahaan”, tandas Yogie di Jakarta, Senin (30/12/19).
Jika kedua perusahaan tersebut mensiasati core parkir melalui akta anak perusahaan, Yogie meminta agar DPRD bersikap tegas. “Kami minta dewan tegas, sebagaimana ketegasan mereka meminta agar UP Perparkiran Dishub dibubarkan”, tuturnya.
Yogie sependapat dengan Prabowo, kucuran trilyunan duit rakyat yang disalurkan melalui pernyertaan modal daerah (PMD) harus disikapi para direksi kedua perusahaan daerah tersebut dengan profesional.
“Bersainglah dengan perusahaan lain di kancah daerah dan nasional. Jangan mengobok-obok yang kecil, apalagi bukan core nya”, tandas Yogie.
Sebelumnya, sebagaimana dirilis banyak media, pemerhati pasar tradisional Hasanudin Lamata, menuding penunjukan tanpa tender kepada Jakpro disejumlah BUMD dengan dalih sinergitas, adalah akal-akalan.
“Karena sebenarnya itu adalah sandiwara menutupi kebijakan yang salah kaprah”, ujar Hasanudin yang mencium bau tidak sedap adanya dugaan pembagian duit yang melibatkan oknum mengaku tim Anies (Tim)
