Views: 633
0 0

CBA Soroti Dugaan Akomodasi Fiktif di Perjalanan Dinas DPRD Berau

Redaksi Otoritas
Views: 634
0 0
Read Time:1 Minute, 35 Second
Pertemuan Pengurus CBA terkait kasus dugaan akomodasi fiktif pada perjalanan dinas DPRD Berau tahun anggaran 2021

Jakarta, otoritas.co.id – Adanya dugaan akomodasi fiktif di perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Berau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.14 miliar yang terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.13.5 miliar, dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.491.543.895 mendapat perhatian khusus dari Center For Budget Analisis (CBA).

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa Setelah DPRD kabupaten Berau selesai melaksanakan perjalanan dinas, dan menghabiskan anggaran duit puluhan milaran rupiah dari APBD, maka mereka harus mempertanggungjawabkan anggaran belanja perjalanan dinas tersebut.

“DPRD kabupaten Berau harus menyerahkan berbagai dokumen sebagai bukti perjalanan dinas. Misal, anggaran untuk akomodasi, harus punya dan menyerahkan bukti seperti invoice dari Traveloka, bill hotel kepada sekretariat DPRD, dan ternyata DPRD sudah menyerahkan bukti anggaran akomodasi dalam bentuk invoice dari Traveloka, bill hotel, dan ada pertanggungjawaban 30%, tanpa menyertakan bukti pendukung lainnya,” terang Uchok. Rabu (11/10/2023)

Menurutnya, jika didalamin lagi bukti invoice hotel, maka akan ditemukan beberapa perbedaan formatnya dengan invoice yang sesungguhnya dikeluarkan oleh hotel
tersebut. “Perbedaan invoice hotel antara yang punya DPRD dengan yang punya hotel adalah, pertama, Penulisan nominal dan folio number; kedua, Font, spasi, dan penebalan penulisan pada invoice; dan Ketiga Logo hotel yang tertera pada invoice,” tambahnya.

Dari perbedaan invoice yang dikeluarkan DPRD kabupaten Berau tersebut, maka kuat dugaan terdapat invoice fiktif atau akomodasi fiktif yang perlu disidik oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maupun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Kami dari CBA, meminta kepada KPK dan BPK untuk melakukan penyelidikan dugaan invoice fiktif ini, dan segera memanggil segenap pimpinan DPRD kabupaten Berau, terlebih khusus memanggil ketua DPRD kabupaten Berau, Madri Pani untuk mempertanggungjawabkan anggaran belanja perjalanan dinas tersebut,” tegas Uchok. (**)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

LPA Lampung Tengah Berikan Edukasi dan Pembinaan Kepada Siswa-Siswi Terkait Kejahatan Seksual dan Bulying

LAMPUNG TENGAH, OTORITAS.CO.ID – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Tengah Keliling Sekolah-sekolah untuk mengedukasi dan memberikan pembinaan terhadap siswa siswi terkait Kejahatan Seksual dan Bulying. Menurut Ketua lembaga perlindungan anak Eko Yuono, untuk memutus mata rantai kejahatan sexual dan Buliying, harus melibatkan peran serta berbagai pihak. Untuk itu Lembaga Perlindungan […]

You May Like

Subscribe US Now