Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Uncategorized » PENTINGKAH BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA JAKARTA DIBENTUK ???

PENTINGKAH BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA JAKARTA DIBENTUK ???

(481 Views) January 26, 2018 8:42 pm | Published by | 1 Comment

 

Otoritas, Jakarta – Kotatua Jakarta sebagai cikal bakal kota Jakarta, tiada hentinya dilakukan upaya pelastarian dan menjaga aset-aset budaya yang masih tersisa di Kotatua, diantaranya menghidupkan Kawasan Stasiun Kota, Kawasan Fatahillah, Kawasan Sunda Kelapa, Kawasan Kali Besar Timur dan Barat, hal ini menjadi salah satu nilai postitif dalam upaya revitalisasi kawasan.

 

Di saat kehidupan Kotatua semakin meningkat masih terdapat suatu upaya yang belum dilakukan secara serius, terlihat masih banyak bangunan yang belum dipugar dan masih mengalami kerusakan serta kesemerawutan Pedagang Kaki Lima, Kebersihan maupun Parkir Liar yang bertebaran di sekitar kota tua, khususnya di jalan kunir maupun jalan lada. Melihat kondisi seperti ini maka perlu dilakukan tindakan yang serius dari pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pelestarian warisan budaya dalam menangani berbagai permasalahan penataan kawasan di kota tua.

 

Kesemerawutan Penataan Kawasan Kota Tua seharusnya dapat dicarikan sebuah solusi yang baik, karena bagaimanapun sebuah kebijakan tidak dapat direalisasikan tanpa adanya sebuah dukungan seluruh pihak, baik dari Pemerintah, Swasta, Masyarakat Lokal, Pengelola Gedung dan Komunitas untuk bisa duduk bareng dalam memecahkan permasalahan.

 

Seperti yang diutarakan oleh Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua, Norviadi S. Husodo, M.Si menjelaskan mengenai Kawasan Kota Tua bahwa pada dasarnya masalah-masalah yang biasa dikeluhkan oleh pengunjung Kawasan Kota Tua terkait dengan isu kebersihan, parkir dan pedagang kaki lima

 

“Masalah kebersihan yang sering dikeluhkan adalah membludaknya sampah di Kawasan Kota Tua.  hal ini,  disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempat-tempat sampah yang telah disediakan,” ungkapnya.

 

Norviadi menambahkan  bahwa UPK Kota Tua bersama dengan UP Perparkiran telah mengatur lokasi parkir terpadu yaitu di Jalan Cengkeh. Oleh karenanya pengujung diharapkan meminta karcis kepada petugas sebagai penanda parkir resmi .

 

Hal senada pun disampaikan pula oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan penataan kawasan Kota Tua, Jakarta Barat dalam parkir liar merupakan masalah klasik. Ia pun meminta agar penataan dilakukan dibeberapa titik agar lebih rapi, termasuk menghapus beberapa lokasi parkir di jalan.

Selain itu, terhadap kantong-kantong parkir di Kota Tua, Nirwono menyarankan agar Gedung parkir dikelolah oleh UPT Perparkiran dengan kondisi dan fasilitas yang terlengkapi.  Bila hal itu dilakukan, dirinya yakin, penataan akan lebih baik sehingga akan menguntungkan pad bagi Pemprov DKI.

Terkait dengan banyaknya kesemerawutan Pedagang Kaki Lima yang bertebaran di jalan Kunir dan Jalan Lada, pedagang Lokbin Kota Intan pun kesal dengan kegiatan liar tersebut. seperti halnya yang di utarakan oleh Waryani, pedagang nasi goreng di Lokbin Kota Intan misalnya. Sejak 2001, Waryani berjualan nasi goreng di depan Museum Wayang dan sekitar Kota Tua secara liar. Namun akhirnya ia ditempatkan di Lokbin Kota Intan di Jalan Cengkeh. Sayangnya, Lokbin Kota Intan sepi pengunjung. Waryani menuding hal itu disebabkan akses yang buruk serta masih adanya PKL liar.

“Itu harus ditertibkan, supaya penglaris ke sini. Kalau yang di luar masih jualan ya pengunjung pasti lebih pilih yang sana,” ujar Waryani.

Ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengunjungi Lokbin Kota Intan pada Minggu (31/12/2017), ia mendengar langsung keluhan dan permintaan itu. Namun Sandiaga mengatakan, pendekatan yang ia dan Anies terapkan terhadap PKL adalah penataan, bukan penertiban. Ia meminta waktu untuk memikirkan konsep penataannya.

“Sembari kita pantau (penataan) Tanah Abang kita akan mulai menata Kota Tua dari segi penataan agar tidak semrawut lagi dan saat ini belum ada rencana konsep penataan. Jadi kita akan menampung masukan dari semua pihak, baik dari Stakeholder, Dishub, Perparkiran, Pariwisata dan Budaya, dan komunitas akan kita rangkul untuk memastikan bahwa penataan ini akan sinergis seperti yang akan kita coba hadirkan di Tanah Abang,” Ujar Sandi

Terkait dengan kesemerawutan tersebut, jelas bahwasannya penataan kawasan kota tua tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu pihak saja dan  permasalahan ini seharusnya seluruh pihak dapat bersinergi dan duduk bersama mencari solusi dan Pengelolaan Kawasan Kota Tua harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal, dengan lebih mengutamakan kepentingan Pariwisata dan kebudayaan di banding kepentingan bisnis semata.

Terkait dengan pengelolan kawasan kota tua saat ini belumlah maksimal, hal ini dikarenakan setiap dalam menjalankan sebuah kebijakan, banyaknya pihak-pihak yang harus dikoordinasikan terlebih dahulu dan ini jelas menjadi sebuah hambatan dan kelemahan dalam manjalankan sebuah kebijakan penataan kawasan dan solusi yang terbaik adalah perlunya dibentuk  sebuah Badan Otorita atau Badan Pengelola Kawasan Kota Tua , sehingga kebirokrasian yang ada menjadi satu pintu tanpa adanya hambatan dalam mengkoordinasikan semua pihak.

Seperti yang di terangkan oleh Mundardjito, Bapak Arkeologi Indonesia menjelaskan bahwa kelembagaan yang ada saat ini di kawasan kota tua belum tepat sasaran dan perlunya dibentuk sebuah kelembagaan yang khusus dan terpadu dalam mengatur dan menata sebuah kawasan , hal ini terkait Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 36 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua pasal (13) bahwa rencana pengembangan kawasan Kota Tua diwujudkan melalui penataan pada komponen pembentuk karakter historis, estetika, sosial dan budaya ruang kota yang meliputi: struktur jalan, tata guna lahan dan fungsi bangunan, tata bangunan, ruang terbuka dan lansekap, distribusi intensitas lahan, wajah jalan dan elemen khusus kota. Perencanaan kawasan Kotatua didukung dengan penataan sistem umum pergerakan dan transportasi umum serta wisata, berikut sistem umum tata air yang sejalan dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. (red/**)

Categorised in:

1 Comment for PENTINGKAH BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA TUA JAKARTA DIBENTUK ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *