0
0
Otoritas, Jakarta – Dilandasi keresahaan karena tingkat kesenjangan kesejahteraan di Indonesia seperti yg dilangsir oleh perusahaan Investasi Credit Suisse (2017) merilis bahwa 1% warga Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan negara. Bahkan menurut Oxfom (2017) menyatakan, 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta orang miskin yang mengakibatkan kecemburuan dan berujung pada intoleransi karena kesejahteraan ekonomi hanya berpihak pada satu kelompok tertentu.
Hal tersebut memotivasi Ir Basri Kinas Mappaseng yang juga Wakil Ketua Umum DPP Syarikat Islam dan Ketua LAZ Indonesia Berzakat memutuskan untuk ikut mencalonkan diri menjadi Caleg DPR RI 2019 – 2024 dari Partai Gerindra. Pencalegannya bertujuan utama dapat segera membentuk Lembaga Ekonomi Umat yang mejadi salah satu solusi untuk memecahkan kesenjangan ekonomi tersebut.
Berbekal pengalaman hampir 15 tahun karena mempunyai usaha di Malaysia, Basri Kinas Mappaseng yang bolak-balik Indonesia-Malaysia karena mengurus usahanya bersama partner-partnernya di sana, Basri banyak melihat dan merasakan sendiri betapa tingkat kesejahteraan di Malaysia jauh lebih baik daripada masyarakat Indonesia. Padahal awal tahun 1975, Malaysia banyak berguru kepada Indonesia, misalnya bagaimana pada tahun-tahun tersebut Malaysia banyak mengimport guru-guru dari Indonesia. Bahkan Petronas, perusahaan Kebanggan Minyak dan Gas Malaysia awal pembentukannya juga banyak belajar dari Pertamina dan sekarang reputasi Petronas lebih baik daripada Pertamina.
Salah satu Lembaga Ekonomi Umat yang sangat menarik perhatian dari Caleg Gerindra Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Selatan dan Luar Negeri ) no urut 7 ini adalah Lembaga Tabung Haji Malaysia (TH) yang ditadbir berdasarkan Akta Tabung Haji tahun 1995 itu, telah memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat, utamanya masyarakat muslim Malaysia.
Dibentuk sebagai lembaga Penyimpanan (deposit) dana haji, operasi kegiatan haji dan Penyaluran dana ke bidang-bidang produksi seperti Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia dan Indonesia, Keuangan Syariah, Industri minyak dan gas, property hotel yg mempunyai hotel di Saudi Arabia untuk memudahkan operasional jemaah haji mereka dan usaha lainnya yang tahun lalu berhasil mengelola dana haji sekitar Rp 260 Trilyun lebih dengan keuntungan lebih dari Rp 10 trilyun.
Basri Kinas Mappaseng miris karena dengan hanya penduduk muslim kurang dari 20 juta dibandingkan Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia sekitar 220 juta muslim, tapi kita tidak mempunyai Tabungan Haji Indonesia (THI). Ia menyatakan jika terpilih nanti target utamanya minimal tahun 2020 Indonesia sudah harus mempunyai Lembaga Tabung Haji Indonesia dan akan diikuti Pembentukan Lembaga-lembaga Ekonomi Umat lainnya, seperti Lembaga yang fokus terhadap perkembangan teknologi, perkembangan agriculture dan lain-lain, yang dananya bisa bersumber dari Zakat, Infaq, Sodakoh, sodakoh produktif, Wakaf dan CSR dll.
Lembaga-lembaga ekonomi Umat yang dananya dari Umat ini difokuskan untuk dapat segera membantu masyarakat untuk ikut berusaha dan berdagang dengan bantuan finasial yang tidak memberatkan masyarakat, utamanya usaha UMKM, misalnya dengan memberikan bantuan hibah, dana tanpa bunga dan koleteral ataupun pengembalian dana dilakukan setelah 3 tahun berproduksi kepada usaha-usaha masyarakat yang dipandang sangat strategis, seperti industri-industri kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi, sabun, shampo jenis-jenis pharmasi atau nutrisi spt minyak angin, pembersih tangan, susu dan kopi dan produk lain, yang harusnya produksinya dilakukan oleh usaha UMKM yang dibantu keuangan, teknologi dan manajemen yang baik sehingga bisa bersaing dengan harga dan kualitas dari produsen raksasa yang selama ini menguasai pasar di Indonesia yang rata-rata milik perusahaan patungan asing sehingga secara tidak sadar dana kita tersedot atau banyak tersimpang di negara asal produsen-produsen produk tersebut.
Diharapkan juga Lembaga Ekonomi Umat ini bisa membantu UMKM untuk bisa memproduksi bahan-bahan pangan utama yang selama ini banyak kita import seperti garam, beras, gula, daging, telor yang jika dilakukan terus menerus bisa menjadi swasembada pangan dan akan banyak menghemat devisa negara kita. Jika ini terus menerus berkesinambungan dapat kita lakukan, maka masyarakat kelas UMKM kita akan berkembang dan merata yang Insha Allah jika ini terwujud, kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh jaraknya bisa segera kita atasi dan negara kita menjadi negara Adil dan Makmur.
Salah satu visi lain dari Basri Kinas Mappaseng, karena masyarakat luar negeri termasuk dapilnya, ia akan mengutamakan membentuk satu sistem yang disebut Integrated Man Power Management System (IMMS) yang akan dipakai oleh Indonesia dan negara luar dalam perekruitan Pekerja Migran Indonesia(PMI/TKI), untuk dapat lebih pasti mengontrol pekerja migran Indonesia yang dikirim keluar negeri, mempunyai kualitas dan skill yang baik dan terstandart agar PMI/TKI tersebut lebih bermartabat dan sangat dihargai di negeri orang.
Begitu pula sebaliknya negara atau perusahaan yang meminta PMI dari Indonesia harus melalui sistem IMMS tersebut agar data dan asal perusahaan dapat diketahui dengan jelas untuk menghindarkan kesewenang-wenangan dari perusahaan di luar negeri dalam atau selama masakontrak berjalan, untuk menghindarkan PMI dari kesalahan seperti PMI tidak digaji atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian bersama.
Sistem ini akan on line selama 24 jam, sehingga sangat memudahkan kontrol dari kedua negara. Dengan sistem IMMS ini InshaAllah akan membuat negara Indonesia dan Negara penerima PMI akan merasa saling menguntungkan dan sangat protektif bagi PMI dan keluarganya. Demikian hasil bincang-bincang dengan reporter di kediamannya di Jakarta Timur, Senin malam, (19/11/2018). (fri)
